Sejak kecil Hamzah Haz gemar berorganisasi. Ketika SMP di Pontianak Kalimantan Barat, Hamzah aktif di organisasi siswa. Kemudian ia mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di kampusnya dan terpilih menjadi ketua. Ketua Presidium KAMI konsulat Pontianak pun pernah dijabatnya. Oleh karena itu, kariernya di bidang politik juga telah dimulai sejak 1965 sebagai anggota DPRD I Kalimantan Barat mewakili Angkatan 66 dan ia dipilih sebagai ketuanya pada 1968.

Hamzah sempat menjadi Wakil Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat. Kemudian, mewakili organisasi itu ia hijrah ke Gedung DPR/MPR di Senayan pada 1971. Setelah NU berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, ia terpilih secara terus-menerus menjadi anggota dewan. Di PPP sendiri, ia sudah beberapa periode menjadi pengurus. Terakhir, ia menjadi salah seorang ketua DPP PPP, sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP pada akhir 1998 lalu.

Hamzah fasih bicara masalah moneter, khususnya APBN. Wajar saja, soalnya selama di DPR, hamzah yang lahir 15 Februari 1940, memang selalu masuk dalam komisi APBN. Keahliannya itu ia tuangkan dengan membuat beberapa buah buku soal ekonomi.

Pada masa Pemerintahan Gus Dur, Hamzah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra Taskin). Namun, Hamzah Haz disebut-sebut sebagai salah seorang dari tiga menteri yang diduga terlibat KKN. Sembari menolak tuduhan itu, Hamzah pun lantas mengundurkan diri.

Hamzah menolak tuduhan KKN, dan tak pernah mengajukan permohonan mundur. Pencopotan Hamzah dianggap sebagai bagian dari konspirasi politik untuk menggembosi Poros Tengah.

Kantor DPP PPP, Jl. Diponegoro No.60 Jakarta Pusat, Telp: (021) 31926164, Fax: (021) 3142558.