Sandera Tangki - Ribuan mahasiswa Makassar, Sulawesi Selatan, kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, dan tarif telepon, Selasa (7/1). Ratusan mahasiswa HMI cabang Gowa Raya dan STIEM Bungaya, Makassar, pun masing-masing menyandera truk tangki bermuatan 10.000 liter minyak tanah dan solar yang kemudian digunakan untuk berorasi.

Jakarta, Kompas - Kalangan pengusaha dan buruh merencanakan akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada hari Kamis (9/1) di Istana Merdeka, Jakarta. Aksi itu untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan tarif telepon yang dinilai terlalu tinggi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, Selasa, di Jakarta. Menurut Hariyadi, aksi tersebut dilakukan agar pemerintah mau berdialog dengan pengusaha dan buruh untuk mencari solusi terbaik mengenai besaran kenaikannya.

"Pada prinsipnya kami tidak menolak kenaikan tersebut. Kami mengetahui bahwa kenaikan itu untuk mengurangi subsidi, tetapi besarnya itu yang menjadi masalah," kata Hariyadi.

Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Syukur Sarto menegaskan, desakan arus bawah menolak kenaikan harga BBM TDL, dan tarif telepon makin kuat. Namun, KSPSI khawatir aksi demonstrasi secara besar-besaran akan ditunggangi berbagai pihak yang justru bisa merugikan masyarakat secara luas.

Menurut Syukur Sarto di Jakarta, Selasa, sebenarnya KSPSI tengah berupaya mencari langkah paling elegan dalam menyampaikan aspirasi arus bawah yang menolak kenaikan harga BBM, TDL, dan tarif telepon. "Keputusan pemerintah tersebut sangat memberatkan masyarakat, termasuk pekerja, dan satu-satunya cara untuk menyampaikan protes atas kebijakan tersebut ya lewat unjuk rasa," katanya.

Sedangkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Jacob Nuwa Wea tidak setuju dengan aksi demonstrasi oleh pekerja dan buruh yang menentang kenaikan harga BBM, TDL, dan tarif telepon. "Sejujurnya saya tidak setuju dengan rencana aksi unjuk rasa menentang kenaikan tiga tarif tersebut, karena cara itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi jika buruh tetap melakukannya, ya silakan saja, itu hal yang wajar," ujarnya.

Yang jelas, kata Nuwa Wea, kenaikan tiga tarif tersebut tidak bisa dihindari karena jika tidak dilakukan, pemerintah justru tetap menyubsidi penduduk yang mampu, bukan yang miskin. Misalnya, kenaikan tarif telepon tidak akan menyusahkan rakyat kecil karena mereka tidak memiliki telepon. Hal tersebut juga terjadi pada TDL karena yang naik adalah tarif rumah tangga di atas 450 watt, sedangkan kenaikan harga BBM akan dikompensasi dengan dana untuk masyarakat miskin.

Mennakertrans juga menilai aksi unjuk rasa akhir-akhir ini sangat kental nuansa politisnya. Hal ini terlihat dari aksi unjuk rasa yang bermuara kepada desakan pergantian pejabat pemerintah. "Saya menilai aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah cenderung dipolitisir," kata Nuwa Wea.

Tak mampu lagi

Ditegaskan Hariyadi, kalangan pengusaha di sektor riil tidak mampu lagi menjalankan usahanya bila besaran kenaikannya seperti sekarang ini. Bila dibiarkan, maka dalam hitungan bulan perusahaan-perusahaan tersebut akan menyusut alias gulung tikar.

"Kami mengharapkan akan terjadi dialog yang baik antara kami dan pemerintah," kata Hariyadi.

Perusahaan memang tidak bisa menuntut banyak, namun lama-lama perusahaan akan mengalami pemunduran yang akan berdampak pada kebangkrutan. Sebelum itu terjadi, kata Hariyadi, perusahaan akan mengalami keterlambatan dalam pembayaran listrik dan pajak. Hal ini disebabkan daya operasional perusahaan yang makin lemah.

Menurut rencana, demonstrasi tersebut akan diikuti sedikitnya 100.000 orang yang terdiri dari kalangan pengusaha dan buruh. Mereka akan berkumpul di tiga titik, yaitu di depan air mancur Bank Indonesia, Tugu Patung Tani, dan di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Baru setelah itu, mereka akan bergerak bersama-sama menuju Istana Merdeka.

Meskipun perusahaan memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mendukung aksi tersebut, Apindo memberikan syarat bahwa demo dilakukan semata-mata untuk menolak kenaikan harga BBM, tarif telepon, dan listrik. Di luar agenda tersebut, Apindo tidak sependapat. Termasuk bila ada keinginan untuk menurunkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamsah Haz.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan mengharapkan Presiden Megawati mau bertemu hari ini agar demonstrasi tidak jadi dilaksanakan. Bila terlaksana, pertemuan itu merupakan pertemuan tripartit nasional (puncak) antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

"Kami sangat bahagia dan berterima kasih bila sebelum hari Kamis ada pertemuan puncak," kata Pakpahan yang juga menyatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut setidaknya akan dilakukan serentak di 27 provinsi di Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Reformasi Muhammad Rodja, rencana aksi unjuk rasa tersebut sudah disampaikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Dan itu merupakan wujud dari upaya menyampaikan pendapat, seperti yang tertuang dalam undang-undang.

"Kami mengharapkan Presiden bisa menerima kami di Istana Merdeka untuk berunding, dan perundingan itu menjadi wujud konkret dari hubungan tripartit," kata Rodja.

Meluruskan

Anggota Komisi VIII DPR, Priyo Budi Santoso, menegaskan, DPR memang menyetujui adanya pengurangan subsidi dalam RAPBN 2003. Namun, jika pengurangan anggaran subsidi memaksa pemerintah menaikkan harga dan sejumlah tarif, kenaikannya harus dibicarakan kembali dengan DPR.

Priyo mengatakan, pihaknya ingin meluruskan pernyataan pemerintah karena DPR tidak pernah menyetujui formula kenaikan harga dan tarif yang dibuat pemerintah. Terlebih lagi dengan waktu pemberlakuan kenaikan harga dan tarif yang dilakukan secara serentak sekaligus di awal tahun 2003.

(B10/eta/boy)