Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pancasila.
Tujuan
- Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional dan demokratis.
SATU TAWARAN PEMBARUAN
PARTAI Demokrasi Pembaruan atau PDP adalah salah satu partai politik baru yang akan meramaikan Pemilu 2009. Partai yang bisa disebut sebagai pecahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P itu mencoba menawarkan pembaruan partai politik.
PDP menentang oligarki dan feodalisme yang berkedok demokrasi. PDP menilai, saat ini reformasi dilakukan di berbagai bidang, tetapi justru belum dilakukan di bagian hulu, yaitu partai politik. Banyak yang memakai kata demokrasi, tetapi sesungguhnya ujung-ujungnya masih menerapkan feodalisme dan oligarki.
Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP Roy BB Janis saat ditemui di Kantor PKN PDP, pekan lalu, menyampaikan gagasan itu.
Apa sesungguhnya yang mendorong Anda bersama PKN lain mendirikan PDP?
Dilihat dari sejarahnya, partai ini didirikan oleh eks PDI-P yang saat Kongres PDI-P di Bali awal tahun 2005 memiliki perbedaan pandangan tajam soal cara-cara berdemokrasi di dalam partai. Kami menilai, PDI-P sebagai partai modern masih menjalankan cara berdemokrasi bergaya lama yang ketinggalan zaman, yaitu memberi hak prerogatif yang bersifat mutlak kepada ketua umumnya dan sistem calon tunggal. Soeharto saja sebagai presiden sudah kita koreksi, tidak boleh mempunyai kekuasaan mutlak. Tetapi, di partai masih dipraktikkan.
Kami juga menginginkan ada evaluasi besar-besaran dalam Kongres karena PDI-P mengalami kekalahan beruntun, mulai dari pemilu DPR, pemilu presiden, dan juga pemilihan pimpinan MPR/DPR. Namun, Kongres tidak melakukan itu.
Eks PDI-P yang mendukung PDP antara lain Abdul Madjid, Noviantika Nasution, Laksamana Sukardi, Didi Supriyanto, dan Arifin Panigoro. Sebelum meninggal, Pak Roeslan Abdul Gani juga mendukung kami.
Lalu apa yang membedakan PDP dengan partai lain?
Salah satu kekhasan PDP dibandingkan dengan partai lain adalah struktur kepengurusannya yang bersifat kolektif, mulai dari tingkat nasional sampai desa. Tidak ada lagi pengurus yang mempunyai kekuasaan mutlak sendirian. Pimpinan Kolektif tingkat nasional berjumlah 35 orang, tingkat provinsi 27 orang, tingkat kabupaten/kota 23 orang, kecamatan 15 orang, dan kelurahan/desa 6 orang. Pimpinan Kolektif dipilih dalam konferensi sesuai tingkat masing-masing.
Proses pengambilan keputusan dalam Pimpinan Kolektif didasarkan pada sistem one man one vote. Tidak ada satu pun unsur pimpinan yang diberi hak veto. Semua garis kebijakan partai pun harus ditentukan melalui rapat pleno Pimpinan Kolektif. Jadi, saya ini suaranya hanya 1/35.
Pada awalnya, banyak ahli organisasi yang meragukan sistem ini. Tetapi, setelah dilaksanakan sekian lama, ternyata cukup efektif. Meskipun semua kebijakan partai ditentukan secara kolektif, implementasinya tetap bisa dilaksanakan dengan cepat karena ada Pelaksana Harian. Jalur eksekutif ini dipilih Pimpinan Kolektif setiap lima tahun sekali dan dievaluasi setiap tahun. Manfaat terbesar yang paling dirasakan adalah tidak ada lagi ketergantungan pada orang. Kita hanya bergantung pada sistem. Konon, banyak yang bergabung juga karena Pimpinan Kolektif ini.
Bukankah sebagai pecahan partai jarang yang mendapatkan suara besar?
Jawabnya gampang saja. PDI-P itu pecahan PDI. Partai Kebangkitan Bangsa itu pecahan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi, teori itu tidak benar dan bisa dibantah.
Kecenderungan suara PDI-P yang naik dalam berbagai survei, hal itu juga lebih disebabkan buruknya kinerja pemerintahan. Dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi belakangan ini, seperti diungkapkan Agus Condro, hal itu akan memengaruhi suara PDI-P. Demikian juga dengan kasus gas Tangguh.
Bagaimana dengan kasus korupsi yang melibatkan Koordinator PKN Laksamana Sukardi?
Laksamana memang berstatus tersangka. Tetapi, sesungguhnya unsur kerugian negara sudah sulit dibuktikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan Agung. Karena itu, saya meminta agar kasus ini segera diselesaikan, jangan terus dijadikan untuk menyandera.
Dengan adanya kepengurusan yang kolektif, PDP juga masih tetap eksis. Hal ini juga tidak memengaruhi pendukung PDP, terbukti PDP lolos verifikasi dan semakin hari pendukungnya semakin bertambah.
Sebelum Pemilu 2009, PDP menargetkan bisa membentuk struktur partai sampai tingkat kelurahan dan desa yang apabila seluruhnya terisi berjumlah dua juta orang. Sampai saat ini kami juga telah mendata kartu tanda anggota sebanyak lima juta. PDP tidak akan langsung hebat, tetapi lebih bersih, lebih berkualitas. Masih butuh bukti. Lihat saja.
