DENGAN berpegang teguh pada aqidah dan tuntunan agama Islam sebagai khittah, persyarikatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berdasarkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur yang merata serta maju, berkhidmat dan bertanggung jawab bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya dengan penuh ampunan dan ridha Allah SWT.

 
Nilai yang digunakan sebagai pijakan politik partai

PARTAI Bulan Bintang adalah persyarikatan yang berakidah dan berasaskan Islam (AD,Pasal 2). Ini berarti bahwa Islam menjadi dasar keyakinan baik sebagai sumber kebenaran maupun sebagai sumber nilai dan norma di dalam setiap aktivitas persyarikatan. Sumber kebenaran Islam yaitu Allah SWT. "Kebenaran (mutlak) itu adalah yang bersumber dari Rabb (Tuhan Pencipta, Penata dan Penyempurna) kamu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu" (Al Baqarah:147).

Dan kebenaran mutlak itu terhimpun di dalam Kitab Suci-Nya, yaitu Al-Qur’anul Karim yang berfungsi sebagai pedoman dan ukuran (mizan) Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur,an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda/ukuran antara yang haq dan yang bathil (Al-Baqarah:185).

 
Strategi perjuangan partai

1. Pembinaan Ukhuwah Islamiyyah dengan menghormati pluralitas kehidupan berbangsa.
2. Penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok dan antar agama.
3. Penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok, dan antar bangsa.
4. Konsolidasi dan pemberdayaan partai.
5. Partai Bulan Bintang menjadi aset umat dan memelopori penyatuan partai-partai Islam.

Profil Parpol

Partai Bulan Bintang atau PBB memang baru dua kali mengikuti pemilu, tahun 1999 dan 2004. Namun, dari dua pemilu itu, pengurus PBB memperoleh pengalaman yang membuat mereka kian dewasa dalam berpolitik. PBB bertumbuh.

Pada Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai, PBB meraih 2,059 juta suara, atau sekitar 1,94 persen suara dari jumlah pemilih sah. Kala itu PBB bisa menempatkan 13 kadernya di DPR. Namun, pada Pemilu 2004, jumlah kursi di DPR yang diraih PBB menurun, tinggal 11. Padahal, jumlah suara yang diraih meningkat menjadi 2,97 juta atau 2,61 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pemilu 2009 akan diikuti sekitar 171,068 juta pemilih. Jika mengacu ketentuan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen suara sah nasional, berarti PBB harus meraih sekitar 4,3 juta suara. Tentu dengan catatan, semua pemilih memakai hak pilih dan suaranya sah.

Kemungkinan besar tidak semua pemilih menggunakan hak pilihnya dan suaranya sah. Ketua Umum PBB MS Kaban berharap, PBB pada Pemilu 2009 meraih minimal 3,5 juta suara. Jumlah itu cukup untuk melewati parliamentary threshold.

Tentu saja tidak mudah untuk meraih suara sebanyak itu. Tidak bisa lain, PBB pada Pemilu 2009 harus keluar dari daerah basisnya selama ini. Dua daerah yang selama ini dikenal sebagai basis PBB adalah Provinsi Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat. Selain dari kedua wilayah itu, kursi PBB di DPR juga diraih dari sejumlah daerah pemilihan di Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Jika ingin lolos ambang batas perolehan suara untuk penghitungan kursi di DPR, PBB harus mampu melebarkan basis dukungannya, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari kedua provinsi itu, Kaban mengakui belum ada kader PBB yang bisa melenggang ke DPR. Selain itu, suara yang bisa didulang untuk menambah pundi-pundi dukungan bagi partai ini adalah di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, yang berpenduduk besar.

Wakil Ketua Umum PBB Hamdan Zoelva mengakui tidak mudah menggarap Sulsel, Jatim, Jateng, dan Sumut. Tetapi, hal itu harus dilakukan walau PBB terkendala juga dalam pendanaan untuk kampanye.

Pemunculan figur Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden dari PBB diharapkan bisa menambah suara. Namun, pencalonan Yusril juga bisa dianggap terlalu dini sehingga bisa menyulitkan koalisi. (tra)