Imbauan Megawati disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan wartawan Kompas Budiarto Shambazy di Istana Merdeka, Jakarta, hari Senin (17/5) siang.

Dalam wawancara selama hampir satu jam itu, Megawati tampil santai. Ia banyak melemparkan senyum, bahkan tidak jarang tertawa lepas sembari melucu.

Bergaun batik sutra warna ungu muda, Megawati menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai kepala negara maupun sebagai calon presiden. Wawancara lengkap tentang pokok-pokok pikiran Megawati sebagai calon presiden dalam menghadapi pemilihan 5 Juli mendatang akan dimuat dalam seri wawancara calon-calon presiden dan wakil presiden di harian ini awal bulan Juni.

Megawati mengimbau rakyat agar menggunakan hak pilih masing-masing pada 5 Juli nanti. "Bagi kita, yang paling penting dalam jangka pendek ini adalah menyukseskan pemilu tahapan terakhir ini," ujarnya.

"Dan saya tentunya ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada rakyat Indonesia, yang dengan baik telah menggunakan hak pilih. Saya juga sangat berharap bahwa dalam pemilu presiden yang akan datang, stabilitas politik dan keamanan tetap dijaga dengan baik," lanjut Presiden.

Menurut dia, kalau terjadi gangguan terhadap stabilitas politik dan keamanan, yang menderita juga rakyat sendiri. "Makanya, saya selalu mengimbau bahwa masalah-masalah ke depan ini juga sebenarnya masalah bangsa kita, masalah kita bersama sebagai bangsa, bukan masalah pemerintah saja," katanya tegas.

Ia mengingatkan pula bahwa pemilihan presiden secara langsung merupakan rangkaian dari reformasi yang diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui amandemen konstitusi. "Pemilu harus disukseskan bukan karena presidennya Megawati Soekarnoputri, tetapi karena merupakan amanat konstitusi, yaitu untuk melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen," katanya.

Presiden sempat mengeluhkan bahwa amandemen konstitusi oleh MPR dilakukan secara "borongan" atau diadakan empat kali perubahan sekaligus. "Kita ini arogan karena amandemen konstitusi di MPR diadakan empat kali. Di Amerika, misalnya, amandemen konstitusi dilakukan secara bertahap," keluh Presiden.

Sebagai konsekuensinya, Megawati mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemilu secara langsung telah mengundang begitu banyak masalah. Oleh sebab itu, ia berharap rakyat bersikap proaktif agar hak suara masing-masing tidak lagi diniscayakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu 5 April lalu.

"Pelaksanaan pemilu yang baru ini pasti ada kelemahan- kelemahan. Mungkin kita berharap pelaksanaannya segera perfect karena anggota-anggota KPU terdiri dari para akademisi, bukan orang-orang dari partai politik seperti dulu," kata Megawati lagi.

Menurut Presiden, semestinya keanggotaan KPU diduduki oleh orang-orang partai politik. "Sebetulnya kerja seperti itu pekerjaan partai-partai politik yang memang sudah terbiasa, sementara undang-undang tidak mengatakan seperti itu," papar Megawati.

"Jadi, kalau banyak yang saling menyalahkan, saya bilang tidak bisa seperti itu. Ini adalah sebuah pembelajaran bagi bangsa kita. Jangan lupa, ini keputusan yang dibuat oleh MPR," katanya menambahkan.

Menjawab pertanyaan tentang perlunya penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada tahun berbeda, Megawati mengatakan tidak ada masalah. Apalagi, penyelenggaraan pemilu 5 April berdekatan dengan pemilihan presiden 5 Juli sehingga menimbulkan ketegangan politik yang berimpitan.

Presiden mengeluhkan juga begitu banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak pilih pada pemilu 5 April lalu. Ia menduga, berdasarkan data yang tersaji di media massa, jumlah yang gagal memilih itu minimal 30 juta orang.

"Pada pemilu lalu sekian besar jumlah pemilih yang tidak memilih. Ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 30 juta. Ada juga yang mengatakan, kalau dihitung dari jumlah 147 juta yang mestinya ikut, lalu yang memilih hanya sekitar 90 juta, maka mungkin ada sekitar 50 juta yang tidak bisa memilih. Itu kan bukan jumlah yang sedikit?" kata Megawati.

Ia bercerita, banyak warga yang sudah mendaftar, tetapi tidak mendapatkan kartu pemilih. Waktu konsultasi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan KPU, Megawati mengaku tadinya ia tidak mau mengintervensi KPU.

Tragedi Mei dan 27 Juli

Sehubungan dengan maraknya perdebatan mengenai calon-calon presiden dari kalangan sipil dan militer, Megawati menganggapnya sebagai wacana yang sehat untuk didiskusikan dan sudah lama berkembang sejak Presiden Soeharto mengambil alih kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno pada medio 1960-an.

"Mereka yang dimintai pertanggungjawaban waktu terjadinya tragedi Mei dan 27 Juli adalah orang per orang, bukan TNI. Saya selalu mengatakan, sepanjang huruf ’I’ (maksudnya Indonesia-Red) masih ada, TNI adalah milik kita semua," kata Presiden tegas.

Menurut dia, TNI berbeda dengan militer di negara-negara lain. "Tentara kita itu terbentuk juga dari rakyat, yaitu sipil yang dipersenjatai pada waktu memperjuangkan kemerdekaan," ujar Kepala Negara.

Lebih lanjut Megawati mengingatkan, rakyat hendaknya jangan melupakan perjalanan sejarah TNI itu. "Persoalannya, salah satu di antara kandidat presiden menurut saya masih belum selesai pertanggungjawabannya dalam kaitan dengan kekerasan yang terjadi saat itu," kata Megawati tanpa menyebut nama.

Ia bercerita bagaimana dirinya merasa tidak senang ketika terjadi kerusuhan pada 27 Juli 1996 itu. "Kalau dipikir, saya sebenarnya tidak senang menghadapi peristiwa 27 Juli itu. Ketika itu saya dikejar-kejar waktu harus ke polisi atau harus ke Kejaksaan Agung," tutur Megawati.

Melalui pengalaman itu, Megawati dalam wawancara membantah jika ada anggapan bahwa kepemimpinan sipil tidak kuat dan tidak tegas seperti militer, yang selalu dikonotasikan sebagai kepemimpinan yang kuat atau tegas.

"Apakah sikap tegas ada korelasinya dengan kekerasan? Kalau hanya mengatakan kita perlu strong leader, artinya perempuan selalu dikonotasikan lembek, lemah lembut, ngomongnya pelan, begitu kan?" kata Megawati lagi. *