Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto.

Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan.

"Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin.

Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung.

"Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang.

Empat titik krusial

Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir.

Hentikan kampanye negatif

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Mu’ti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya.

Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassinations).

Masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sekadar normatif.

"Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. (DIK/IDR/DWA)