"Kalau ternyata setelah dua tahun menjadi wakil presiden dan gagal menegakkan HAM dan memberantas korupsi, baik karena dihalangi atau karena ketidakmampuan saya sendiri, maka saya akan mundur dari kursi wakil presiden. Saya akan sampaikan kriteria gagal atau berhasilnya kedua usaha saya tersebut kepada publik setelah saya terpilih menjadi wakil presiden," tutur Salahuddin kepada pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, pada hari Jumat (14/5).

Sebelumnya, menurut Salahuddin, calon presiden dari Partai Golkar Wiranto membebaskan Salahuddin membuat rencana dan tindakan konkret untuk menegakkan HAM dan memberantas korupsi.

Ketika ditanya soal prioritas utama menegakkan HAM dan memberantas korupsi, Salahuddin menjawab, "Mengganti seluruh petinggi di lingkungan kejaksaan agung, kepolisian dengan personel yang memiliki keberanian dan kemampuan, serta bersih dari KKN."

Menurut Salahuddin, "Hanya mereka yang mampu membawa lembaga kejaksaan agung dan kepolisian menjadi efektif, bersih, berwibawa dan penuh prestasi saja yang akan memimpin kedua lebaga tersebut."

Mengomentari soal adanya kritik dan tekanan agar Salahuddin tidak berdampingan dengan Wiranto dalam pencalonan presiden-wakil presiden, dia menjawab, "Sekarang lebih efektif mana? Saya jadi orang nomor tiga di Komnas HAM, atau nomor dua di republik ini untuk menegakkan HAM?"

Untuk menghilangkan kekhawatiran publik bahwa Salahuddin akan terbawa arus militerisme Wiranto, dia bersedia menandatangani kontrak politik dengan kelompok mana pun, terutama dengan korban atau keluarga korban kasus pelanggaran HAM. "Silakan rancang kontrak politik, akan saya tanda tangani. Saya justru menunggu ada inisiatif itu karena justru memperkuat janji saya, kalau saya gagal, saya akan mundur," ujarnya. (WIN)